"Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri" Ir.Sukarno
Poster Anti Korupsi

Pengertian dan Definisi Korupsi

KORUPSI dari berbagai sudut pandang secara Etimologi, secara Politis, dan lainnya, Maka Korupsi bisa dijelaskan seperti berikut:

Baca Selengkapnya

Pelajar Kolonial Belanda

Mahasiswa Indonesia Pertama di Luar Negeri

Siapa orang Indonesia per tama yang belajar ke luar negeri? Sejauh yang termaktub dalam dokumen sejarah, Jawabannya adalah empat pemuda Ambon:

Baca Selengkapnya

Daftar Hakim Korup

Daftar Hakim Korup Juni 2011

Ketika penegak hukum yang diandalkan mampu berlaku jujur dan tegas melawan korupsi justru terlibat kasus dan skandal suap. Berikut daftar hakim-hakim korup dari beberapa sumber:

Baca Selengkapnya


Komando Pengerahan Militer Tragedi 98

8 Agustus 2011

Dibalik Perintah Pengerahan Militer pada Tragedi Mei 1998
Komando Militer pada Tragedi Mei 1998 Versi Mayjen (purn) Kivlan Zein
Rangkuman Catatan Politik Indonesia mengenai Kronologis Tragedi Mei 1998 menurut versi Mayjen(purn) Kivlan Zein yang dihimpun dari beberapa sumber.

Pengerahan Militer pada Tragedi 98

Mayjen (purn) Kivlan Zein yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad mendapatkan tugas untuk menghimpun kekuatan militer di Jakarta pada pertengahan Mei 1998 atas perintah langsung Letjen TNI Prabowo Subianto. Dimana tugas utama dari seorang Kepala Staf Kostrad yaitu mengurusi logistik, mengurusi intelijen, penyiapan pasukan dan perintah komando, untuk itulah Prabowo secara langsung memberi tugas kepada Kivlan Zein untuk mengamankan monas, Istana, dan kediaman BJ Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selata.

Upaya pengamanan ini disanggah oleh Kivlan karena hal itu bukanlah sebagai upaya kudeta dari Prabowo Subianto untuk menekan BJ Habibie dimana seperti yang disalahartikan dan ditulis oleh Habibie di dalam buku 'Detik-detik yang Menentukan'.

Pada Mei 1998, terjadi perpecahan komando militer di tubuh ABRI (TNI pada masa itu) yaitu antara Wiranto dan Prabowo Subianto mengenai situasi kedaan darurat dan prosedur pengamanan. Wiranto sebagai Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata) melarang Pengerahan Pasukan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1998 yang disampaikan melalui Kasum ABRI, Letjen Fachrurazi untuk diberitahukan kepada Kepala Staf Kostrad

Mayjen (purn) Kivlan Zein. Pada tanggal 14 Mei 1998 itu, kata Kivlan, Wiranto malah pergi meresmikan PPRC di Malang. "Seharusnya dalam keadaan kacau, tak perlu Pangab ke sana untuk meresmikan PPRC. Cukup Kasum. Sudah saya sarankan, sudah saya tulis. Keadaan kacau, jangan tinggalkan Jakarta," ujar Kivlan. Intinya tragedi Mei 98 adalah dosa-dosanya Wiranto yang waktu itu menjabat Pangab dan Menhankam.

Berikut berita terkait Perintah komando militer pada tragedi 1998 di jakarta, artikel dari
detiknews: Rabu, 04/10/2006 Arfi Bambani Amri

Jakarta - Pasukan Kostrad ditebar di sekitar Monas, Istana, dan kediaman BJ Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Mei 1998. Apakah Pangkostrad saat itu Letjen TNI Prabowo Subianto akan melakukan kudeta terhadap Presiden Habibie? Bagi Mayjen (Purn) Kivlan Zein, pasukan itu bukan untuk kudeta. Kivlan Zein menceritakan panjang lebar mengenai pengerahan pasukan Kostrad saat detik-detik kejatuhan Presiden Soeharto dan pengangkatan Habibie sebagai presiden saat menjadi pembicara diskusi 'Kontroversi Mei 98' di Institute for Policy Studies, di Jalan Penjernihan IV No 8, Jakarta, pukul 14-18, Selasa (3/10/2006) kemarin.

Diskusi ini digelar secara tidak langsung untuk menanggapi buku 'Detik-detik yang Menentukan' tulisan Habibie yang menghebohkan. Pengerahan pasukan Kostrad ini memang inisiatif Prabowo. "Sejak ada kerusuhan tanggal 12 Mei 1998, peristiwa Trisakti, Prabowo berpikir situasi sudah membahayakan, karena sudah terjadi revolusi. Prabowo memanggil saya. Saya saat itu sedang terkenal flu dan datanglah saya ke Kostrad jam 12 malam. Siapkan pasukan, kata Prabowo," ujar Kivlan.

Prabowo saat itu memerintah Kivlan, karena dia merupakan anak buah Prabowo. Kivlan menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) berpangkat Mayjen. "Urusan logistik, urusan intelijen, penyiapan pasukan dan perintah komando adalah memang urusan kepala staf. Saya pun siapkan rencana operasi," kata dia. Saat itu, perintah operasi sejak Pemilu 1997 hingga diadakannya SU MPR belum dicabut. Karena itu, semua pasukan yang berada di Kodam tetap disiagakan. "Polisi di-BKO-kan ke Kodam, Marinir, Paskhas di BKO-kan. Jadi, sudah tak perlu lagi izin dari Mabes ABRI. Kodam yang minta," jelas Kivlan. Kostrad dapat pasukan dari mana? Sangat banyak. Ada dari Makostrad, Yon 328, Yon Arnudri Serpong, Yon 305, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Pasukan masih kurang, kita minta datangkan dari Makassar. Saya sendiri yang datang untuk meyakinkan. Kita tidak dikasih Hercules oleh Mabes ABRI. Akhirnya, Kostrad carter Mandala dan Garuda untuk mendatangkan pasukan," kata dia.

Wiranto Larang Pengerahan Pasukan Tanggal 14 Mei 1998, Kivlan mengaku ditelepon Kasum ABRI, Letjen Fachrurazi. "Eh,jangan kau kerahkan pasukan. Ini permintaan Pangab (Wiranto). Keadaan kacau, Jakarta bakar-bakaran," kata Fachrurazi kepada Kivlan. Namun, Kivlan tetap pantang mundur, sebab Kodam Jaya minta penambahan pasukan. Pada tanggal 14 Mei 1998 itu, kata Kivlan, Wiranto malah pergi meresmikan PPRC di Malang. "Seharusnya dalam keadaan kacau, tak perlu Pangab ke sana untuk meresmikan PPRC. Cukup Kasum. Sudah saya sarankan, sudah saya tulis. Keadaan kacau, jangan tinggalkan Jakarta," ujar Kivlan. Berdasarkan strategi perang, kata Kivlan, untuk mengendalikan keadaan dan mempengaruhi keadaan, pertama yang paling penting adalah kehadiran komandan di tengah pasukan. Faktor penting kedua adalah dukungan logistik. "Mengapa kok komandan malah meninggalkan Jakarta?" tanya Kivlan. (asy/nrl)

0 comments:

Posting Komentar

 
© Copyright 2011 Catatan Politik Indonesia All Rights Reserved.
Template by Herdiansyah Hamzah | Powered by Blogger.com.
Subscribe Catatan Politik Indonesia | [Valid Atom 1.0]