Catatan politik Indonesia berkaitan dengan kampanye anti korupsi dari pemerintah dalam proses pemberantasan korupsi berkaitan dengan isu nepotisme dalam dunia Militer dan Pertahanan terutama di tubuh TNI
Dan inilah salah satu bukti rekam media massa terkait mengenai berita tersebut:
Suara Merdeka, 30 Juni 2011
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih saudara iparnya, Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan pensiun per 1 Juli. Pelantikan Pramono akan digelar Kamis (30/6) ini di Istana Negara.”Besok pukul 14.00 akan dilantik. Pelantikan dipimpin presiden langsung di Istana Negara,” jelas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Rabu (29/6).Sudi menegaskan, pilihan SBY terhadap Pramono Edhie didasarkan pada prestasi, track record, dan jenjang karier.
Sudi membantah bila ada unsur nepotisme dalam pemilihan ipar SBY ini menjadi KSAD.”Pak Pramono pernah menjadi ajudan Presiden Megawati. Untuk menjadi ajudan presiden itu tidak mudah, ada tes yang harus dilewati,” terang Sudi.
Sebelumnya, TNI AD telah menyaring tujuh nama perwira tinggi berpangkat letnan jenderal. Dari tujuh nama, tiga di antaranya dinyatakan layak diajukan kepada presiden. Sisanya tidak dipilih karena usia pensiun yang sudah dekat.
Ketiga nama layak itu adalah Wakasad Letjen Budiman (alumnus Akabri 1978, lahir 1956), Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo (alumnus Akabri 1980, lahir 1955) dan Dankodiklat Letjen Marciano Norman (alumnus Akabri 1978, lahir 1954).Dari tiga nama tersebut, Panglima TNI hanya mengajukan satu ke presiden SBY, yakni Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo. Sebelum menjabat sebagai Pangkostrad, Pramono pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangdam III Siliwangi.
Ucapan Tak Terbukti
Dipilihnya Pramono Edhie menjadi KSAD mengentalkan kepercayaan masyarakat terhadap SBY sebagai sosok yang tidak sesuai antara ucapan dan tindakannya.”Dipilihnya Pramono yang juga ipar SBY menjadi KSAD, membuktikan bahwa banyak hal tak terbukti,” kata Direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, kemarin.Menurutnya, dalam bulan ini dan beberapa waktu sebelumnya, SBY seringkali menyatakan bahwa dirinya akan menjauhi politik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). SBY juga menyiratkan bahwa dirinya dan istrinya tak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2014.”SBY juga menyatakan, politik sebaiknya bebas dari kekerabatan. Namun, ucapan dan pidato-pidato manis itu ujungnya hanya untuk menaikkan pamornya,” ujar Ray.
Pidato tersebut, kata Ray, secara selintas hendak menunjukkan citra diri sebagai presiden yang santun, aspiratif, anti-KKN, serta sangat taat pada hukum. Dia menambahkan, penunjukan tersebut menyiratkan bahwa SBY mulai melakukan konsolidasi kekuasaan.”Setelah berhasil meminggirkan pengaruh dan jaringan Anas Urbaningrum di Partai Demokrat, SBY kini menebarkan jaringan keluarganya ke salah satu jabatan strategis di bangsa ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Ray yakin SBY akan membuka peluang agar istrinya dicalonkan menjadi capres. ”Setidaknya, kalaupun bukan istrinya, iparnya memiliki peluang itu,” tukasnya. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyatakan, sejak awal dirinya yakin, pada saat Pramono dipromosikan sebagai Pangkostrad, maka yang bersangkutan dipastikan sudah dipersiapkan masuk nominasi KSAD. Terlebih biasanya posisi KSAD berasal dari Pangkostrad atau Wakil KSAD.”Menurut saya, wajar saja dan tidak ada kejutan kalau akhirnya Pangkostrad naik menjadi KSAD. Justru akan jadi sebuah kejutan kalau Pramono tidak menjadi KSAD,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, dengan naiknya Pangkostrad menjadi orang pertama di lingkungan TNI AD, maka nama-nama orang yang akan memimpin TNI AD pada masa depan bisa dicermati.Menurutnya, nama-nama tersebut antara lain Danpaspampres Mayjen Agus Sutomo (Akmil 1984) dan Mayjen Agus Suryabhakti (1984) yang sekarang bertugas di BNPT dan pernah menerima kenaikan pangkat luar biasa.”Nama lain adalah Gubernur Akmil Mayjen Bachtiar (Akmil 1984), Pangdam Brawijaya Mayjen (TNI) Gatot Nurmantyo (Amil 1983) dan Pangdiv Kostrad yang juga mantan Ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mayjen (TNI) Munir (Akmil 1983),” paparnya. (F4,H28-43)Keraguan Publik harus bisa dijawab dengan kinerja disertai tanggungjawab besar dalam mengemban tugas tanpa mengutamakan kepentingan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan tetapi lebih mkengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara. Kampanye Anti korupsi harus selalu didukung untuk Indonesia lebih baik.
Link:
Militer dan politik kekerasan orde baru: (Seri kajian tentang militer dan politik di Indonesia)
Berpolitik atau kembali ke barak: Militer dalam wacana masyarakat madani
Saatnya militer keluar dari kancah politik
Hubungan sipil-militer dan transisi demokrasi di Indonesia: Persepsi sipil dan militer
Hukum militer
0 comments:
Posting Komentar