Komando Pengerahan Militer Tragedi 98

Dibalik Perintah Pengerahan Militer pada Tragedi Mei 1998

Komando Militer pada Tragedi Mei 1998 Versi Mayjen (purn) Kivlan Zein

Rangkuman Catatan Politik Indonesia mengenai Kronologis Tragedi Mei 1998 menurut versi Mayjen(purn) Kivlan Zein yang dihimpun dari beberapa sumber.

Mayjen (purn) Kivlan Zein yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad mendapatkan tugas untuk menghimpun kekuatan militer di Jakarta pada pertengahan Mei 1998 atas perintah langsung Letjen TNI Prabowo Subianto. Dimana tugas utama dari seorang Kepala Staf Kostrad yaitu mengurusi logistik, mengurusi intelijen, penyiapan pasukan dan perintah komando, untuk itulah Prabowo secara langsung memberi tugas kepada Kivlan Zein untuk mengamankan monas, Istana, dan kediaman BJ Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selata.

Upaya pengamanan ini disanggah oleh Kivlan karena hal itu bukanlah sebagai upaya kudeta dari Prabowo Subianto untuk menekan BJ Habibie dimana seperti yang disalahartikan dan ditulis oleh Habibie di dalam buku 'Detik-detik yang Menentukan'.

Pada Mei 1998, terjadi perpecahan komando militer di tubuh ABRI (TNI pada masa itu) yaitu antara Wiranto dan Prabowo Subianto mengenai situasi kedaan darurat dan prosedur pengamanan. Wiranto sebagai Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata) melarang Pengerahan Pasukan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1998 yang disampaikan melalui Kasum ABRI, Letjen Fachrurazi untuk diberitahukan kepada Kepala Staf Kostrad

Mayjen (purn) Kivlan Zein. Pada tanggal 14 Mei 1998 itu, kata Kivlan, Wiranto malah pergi meresmikan PPRC di Malang. "Seharusnya dalam keadaan kacau, tak perlu Pangab ke sana untuk meresmikan PPRC. Cukup Kasum. Sudah saya sarankan, sudah saya tulis. Keadaan kacau, jangan tinggalkan Jakarta," ujar Kivlan. Intinya tragedi Mei 98 adalah dosa-dosanya Wiranto yang waktu itu menjabat Pangab dan Menhankam.

Berikut berita terkait Perintah komando militer pada tragedi 1998 di jakarta, artikel dari
detiknews: Rabu, 04/10/2006 Arfi Bambani Amri

Jakarta - Pasukan Kostrad ditebar di sekitar Monas, Istana, dan kediaman BJ Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Mei 1998. Apakah Pangkostrad saat itu Letjen TNI Prabowo Subianto akan melakukan kudeta terhadap Presiden Habibie? Bagi Mayjen (Purn) Kivlan Zein, pasukan itu bukan untuk kudeta. Kivlan Zein menceritakan panjang lebar mengenai pengerahan pasukan Kostrad saat detik-detik kejatuhan Presiden Soeharto dan pengangkatan Habibie sebagai presiden saat menjadi pembicara diskusi 'Kontroversi Mei 98' di Institute for Policy Studies, di Jalan Penjernihan IV No 8, Jakarta, pukul 14-18, Selasa (3/10/2006) kemarin.

Diskusi ini digelar secara tidak langsung untuk menanggapi buku 'Detik-detik yang Menentukan' tulisan Habibie yang menghebohkan. Pengerahan pasukan Kostrad ini memang inisiatif Prabowo. "Sejak ada kerusuhan tanggal 12 Mei 1998, peristiwa Trisakti, Prabowo berpikir situasi sudah membahayakan, karena sudah terjadi revolusi. Prabowo memanggil saya. Saya saat itu sedang terkenal flu dan datanglah saya ke Kostrad jam 12 malam. Siapkan pasukan, kata Prabowo," ujar Kivlan.

Prabowo saat itu memerintah Kivlan, karena dia merupakan anak buah Prabowo. Kivlan menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) berpangkat Mayjen. "Urusan logistik, urusan intelijen, penyiapan pasukan dan perintah komando adalah memang urusan kepala staf. Saya pun siapkan rencana operasi," kata dia. Saat itu, perintah operasi sejak Pemilu 1997 hingga diadakannya SU MPR belum dicabut. Karena itu, semua pasukan yang berada di Kodam tetap disiagakan. "Polisi di-BKO-kan ke Kodam, Marinir, Paskhas di BKO-kan. Jadi, sudah tak perlu lagi izin dari Mabes ABRI. Kodam yang minta," jelas Kivlan. Kostrad dapat pasukan dari mana? Sangat banyak. Ada dari Makostrad, Yon 328, Yon Arnudri Serpong, Yon 305, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Pasukan masih kurang, kita minta datangkan dari Makassar. Saya sendiri yang datang untuk meyakinkan. Kita tidak dikasih Hercules oleh Mabes ABRI. Akhirnya, Kostrad carter Mandala dan Garuda untuk mendatangkan pasukan," kata dia.

Wiranto Larang Pengerahan Pasukan Tanggal 14 Mei 1998, Kivlan mengaku ditelepon Kasum ABRI, Letjen Fachrurazi. "Eh,jangan kau kerahkan pasukan. Ini permintaan Pangab (Wiranto). Keadaan kacau, Jakarta bakar-bakaran," kata Fachrurazi kepada Kivlan. Namun, Kivlan tetap pantang mundur, sebab Kodam Jaya minta penambahan pasukan. Pada tanggal 14 Mei 1998 itu, kata Kivlan, Wiranto malah pergi meresmikan PPRC di Malang. "Seharusnya dalam keadaan kacau, tak perlu Pangab ke sana untuk meresmikan PPRC. Cukup Kasum. Sudah saya sarankan, sudah saya tulis. Keadaan kacau, jangan tinggalkan Jakarta," ujar Kivlan. Berdasarkan strategi perang, kata Kivlan, untuk mengendalikan keadaan dan mempengaruhi keadaan, pertama yang paling penting adalah kehadiran komandan di tengah pasukan. Faktor penting kedua adalah dukungan logistik. "Mengapa kok komandan malah meninggalkan Jakarta?" tanya Kivlan. (asy/nrl)

Biodata Pramono Edhie Wibowo

Pramono Edhie Wibowo lahir di Magelang, 5 Mei 1955. Putra dari Letjen (purn) Sarwo Edhie Wibowo, Adik dari Ani Yudhoyono (isteri Susilo Bambang Yudhoyono). Lulusan AKABRI tahun 1980.

Beliau mengawali karier militernya sebagai Komandan Peleton-4 Kopassandha atau saat ini bernama Kopassus. Selanjutnya menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri (presiden RI ke-5) tahun 2001 hingga 2004.

Pangkat Jenderal Bintang Satu diperoleh pada awal tahun 2005, kemudian pada tahun itu juga kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen Kopassus hingga tahun 2007.

Pada 2007, Pramono dipercaya sebagai Kasdam IV/Diponegoro.

Tahun 2008 menjabat Komandan Jenderal Kopassus, Pangdam III/Siliwangi pada 2009, Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo kemudian menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat(Pangkostrad) dengan pangkat baru Letnan Jenderal pada 27 September 2010, menggantikan Letjen TNI Burhanuddin Amin.

Tahun 2011 menjabat menjadi Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal George Toisutta.

Itulah sekilas profile mengenai jejak karier Pramono Edhie Wibowo yang kini telah menjadi KSAD baru pada 30 Juni 2011. Selamat kepada Bapak Pramono Edhie, semoga bisa berbakti kepada bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini dengan baik, benar dan bertanggungjawab.

Link terkait:
Militer autrement (Collection "Nouvelles pratiques sociales") (French Edition)
Media, militer, politik: Crisis communication : perspektif Indonesia dan internasional
Aceh bersimbah darah: Mengungkap penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, 1989-1998
Militer Indonesia dan politik: Dulu, kini, dan kelak
ILMU BUMI MILITER INDONESIA (Djilid I)
BUKAN DISIPLIN KADAVER MELAINKAN DISIPLIN BERDJIWA : Operasi2 Militer Terhadap "Permesta" 1958

Ipar SBY jadi KSAD

Inilah rekam jejak catatan politik Indonesia terkait bidang Militer, Dimana tepat pada hari ini tanggal 30 Juni 2011 pukul 14.00 WIB telah dilantik KSAD baru Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo menggantikan KSAD lama yaitu Jenderal George Toisutta yang akan pensiun pada tanggal 1 juli 2011. Banyak berita dan gosip atau isu miring mengenai pengangkatan Letjen Pramono Edhie Wibowo sebagai Jenderal tertinggi dalam satuan Angkatan Darat Republik Indonesia, isu politis dikaitkan dengan pengangkatan dirinya dimana salah satu alasannya adalah beliau merupakan adik ipar dari Presiden RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Pelantikan yang berbau aroma Nepotisme ini telah menyedot perhatian Publik, baik terhadap campur tangan SBY maupun juga keraguan terhadap Letjen Edhie Wibowo yang terpilih sebagai KSAD baru. Semoga beliau bisa mengemban tugasnya dan menjawab ketidakbenaran akan keraguan publik tersebut.

Catatan politik Indonesia berkaitan dengan kampanye anti korupsi dari pemerintah dalam proses pemberantasan korupsi berkaitan dengan isu nepotisme dalam dunia Militer dan Pertahanan terutama di tubuh TNI

Dan inilah salah satu bukti rekam media massa terkait mengenai berita tersebut:

Suara Merdeka, 30 Juni 2011

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih saudara iparnya, Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan pensiun per 1 Juli. Pelantikan Pramono akan digelar Kamis (30/6) ini di Istana Negara.”Besok pukul 14.00 akan dilantik. Pelantikan dipimpin presiden langsung di Istana Negara,” jelas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Rabu (29/6).Sudi menegaskan, pilihan SBY terhadap Pramono Edhie didasarkan pada prestasi, track record, dan jenjang karier.

Sudi membantah bila ada unsur nepotisme dalam pemilihan ipar SBY ini menjadi KSAD.”Pak Pramono pernah menjadi ajudan Presiden Megawati. Untuk menjadi ajudan presiden itu tidak mudah, ada tes yang harus dilewati,” terang Sudi.
Sebelumnya, TNI AD telah menyaring tujuh nama perwira tinggi berpangkat letnan jenderal. Dari tujuh nama, tiga di antaranya dinyatakan layak diajukan kepada presiden. Sisanya tidak dipilih karena usia pensiun yang sudah dekat.
Ketiga nama layak itu adalah Wakasad Letjen Budiman (alumnus Akabri 1978, lahir 1956), Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo (alumnus Akabri 1980, lahir 1955) dan Dankodiklat Letjen Marciano Norman (alumnus Akabri 1978, lahir 1954).Dari tiga nama tersebut, Panglima TNI hanya mengajukan satu ke presiden SBY, yakni Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo. Sebelum menjabat sebagai Pangkostrad, Pramono pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangdam III Siliwangi.

Ucapan Tak Terbukti
Dipilihnya Pramono Edhie menjadi KSAD mengentalkan kepercayaan masyarakat terhadap SBY sebagai sosok yang tidak sesuai antara ucapan dan tindakannya.”Dipilihnya Pramono yang juga ipar SBY menjadi KSAD, membuktikan bahwa banyak hal tak terbukti,” kata Direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, kemarin.Menurutnya, dalam bulan ini dan beberapa waktu sebelumnya, SBY seringkali menyatakan bahwa dirinya akan menjauhi politik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). SBY juga menyiratkan bahwa dirinya dan istrinya tak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2014.”SBY juga menyatakan, politik sebaiknya bebas dari kekerabatan. Namun, ucapan dan pidato-pidato manis itu ujungnya hanya untuk menaikkan pamornya,” ujar Ray.
Pidato tersebut, kata Ray, secara selintas hendak menunjukkan citra diri sebagai presiden yang santun, aspiratif, anti-KKN, serta sangat taat pada hukum. Dia menambahkan, penunjukan tersebut menyiratkan bahwa SBY mulai melakukan konsolidasi kekuasaan.”Setelah berhasil meminggirkan pengaruh dan jaringan Anas Urbaningrum di Partai Demokrat, SBY kini menebarkan jaringan keluarganya ke salah satu jabatan strategis di bangsa ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Ray yakin SBY akan membuka  peluang agar istrinya dicalonkan menjadi capres. ”Setidaknya, kalaupun bukan istrinya, iparnya memiliki peluang itu,” tukasnya. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyatakan, sejak awal dirinya yakin, pada saat Pramono dipromosikan sebagai Pangkostrad, maka yang bersangkutan dipastikan sudah dipersiapkan masuk nominasi KSAD. Terlebih biasanya posisi KSAD berasal dari Pangkostrad atau Wakil KSAD.”Menurut saya, wajar saja dan tidak ada kejutan kalau akhirnya Pangkostrad naik menjadi KSAD. Justru akan jadi sebuah kejutan kalau Pramono tidak menjadi KSAD,” tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, dengan naiknya Pangkostrad menjadi orang pertama di lingkungan TNI AD, maka nama-nama orang yang akan memimpin TNI AD pada masa depan bisa dicermati.Menurutnya, nama-nama tersebut antara lain Danpaspampres Mayjen Agus Sutomo (Akmil 1984) dan Mayjen Agus Suryabhakti (1984) yang sekarang bertugas di BNPT dan pernah menerima kenaikan pangkat luar biasa.”Nama lain adalah Gubernur Akmil Mayjen  Bachtiar (Akmil 1984), Pangdam Brawijaya Mayjen (TNI) Gatot Nurmantyo (Amil 1983) dan Pangdiv Kostrad yang juga mantan Ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mayjen (TNI) Munir (Akmil 1983),” paparnya. (F4,H28-43)

Keraguan Publik harus bisa dijawab dengan kinerja disertai tanggungjawab besar dalam mengemban tugas tanpa mengutamakan kepentingan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan tetapi lebih mkengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara. Kampanye Anti korupsi harus selalu didukung untuk Indonesia lebih baik.

Link:
Militer dan politik kekerasan orde baru: (Seri kajian tentang militer dan politik di Indonesia)
Berpolitik atau kembali ke barak: Militer dalam wacana masyarakat madani
Saatnya militer keluar dari kancah politik
Hubungan sipil-militer dan transisi demokrasi di Indonesia: Persepsi sipil dan militer
Hukum militer